Warga Kepulauan Seribu, gugusan pulau yang terletak di utara Jakarta, belakangan ini menyuarakan keprihatinannya atas perilaku Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Badan Ketertiban Umum. Satpol PP adalah kepolisian kota yang bertugas menegakkan peraturan kota dan menjaga ketertiban umum di daerah.
Menurut sejumlah warga, aparat Satpol PP selama ini melakukan perilaku agresif dan intimidasi terhadap mereka, terutama dalam menegakkan berbagai peraturan dan ketentuan. Banyak warga yang melaporkan adanya kekerasan verbal, pelecehan fisik, bahkan pemerasan yang dilakukan petugas Satpol PP.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menceritakan pengalamannya kepada petugas Satpol PP saat datang ke rumahnya untuk memberikan peringatan tentang ketinggian pagar rumahnya. “Mereka sangat kasar dan agresif, dan mereka meminta suap dalam jumlah besar sebagai imbalan karena tidak memberikan denda kepada saya. Saya merasa takut dan tidak berdaya dalam situasi itu,” katanya.
Warga lain yang memiliki usaha kecil-kecilan di salah satu pulau pun turut angkat bicara mengenai kelakuan petugas Satpol PP tersebut. Dia mengklaim bahwa petugas sering menargetkan usaha kecil seperti miliknya dan mengenakan denda yang tidak masuk akal untuk pelanggaran kecil. “Rasanya mereka hanya mencari cara untuk memeras uang dari kami, bukannya justru membantu menjaga ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut memicu gelombang frustasi dan kemarahan warga Kepulauan Seribu yang merasa aparat Satpol PP menyalahgunakan kewenangan dan kewenangannya. Banyak pihak yang menyerukan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, serta pelatihan dan pengawasan yang lebih baik bagi petugas Satpol PP.
Menanggapi pengaduan ini, pemerintah daerah berjanji akan menyelidiki tuduhan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat terhadap petugas yang ditemukan melakukan pelanggaran. Mereka juga berjanji untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dengan masyarakat untuk mengatasi kekhawatiran mereka dan membangun kepercayaan antara warga dan Satpol PP.
Secara umum, warga Kepulauan Seribu berharap suaranya didengar dan perilaku petugas Satpol PP diperbaiki. Mereka percaya bahwa pendekatan penegakan hukum yang lebih terhormat dan adil tidak hanya akan menguntungkan masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan antara warga dan pihak berwenang.
